Anak yatim dan fakir miskin pun belum tercukupi sandang-pangannya akibat kesulitan mengakses sumber ekonomi. Ditambah lagi, lapangan kerja yang semakin sempit semakin menyudutkan mereka. Namun fenomena kesulitan hidup warga ini seperti tak pernah diketahui oleh para pemimpin dan elite daerah. Mereka tetap saja dengan kebiasaan sendiri, berfoya-foya dengan uang rakyat.
Salah satu contoh yang mencolok ialah pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau yang menghabiskan anggaran senilai Rp842 juta untuk belanja Pakan-Natura Rumah Dinas Kepala Daerah selama periode Januari–Desember 2024. Anggaran ini terasa sangat miris dan seakan merobek nurani rakyat kecil. Bagaimana tidak, sepanjang 2024 posisi Kepala Daerah hanya diisi oleh Penjabat (Pj) Wali Kota, sementara anggaran daerah juga telah tersedot cukup besar untuk pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada.
Ironisnya, ratusan juta rupiah tersebut digunakan untuk item belanja yang mencakup berbagai bahan pangan mewah. Di antaranya daging sapi, daging ayam, ikan laut, ikan air tawar, susu, keju, kopi, teh, anggur, apel, mentega, roti, telur, bahkan udang sungai ukuran besar.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Pemuda Anti Korupsi (APAK), Doni Ariansyah, dalam keterangannya kepada media pada Rabu (2/7), mengatakan, “Bila kita cermati, angka kemiskinan Kota Lubuklinggau 2024 sebesar 11,14% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,24% ini menunjukkan angka yang masih relatif tinggi. Selanjutnya bila kita mencermati anggaran yang menjadi pokok permasalahan tadi, dapat dilihat bahwa seluruh makanan yang menjadi kenikmatan duniawi tercover pada item belanja anggaran tersebut,” jelasnya.
Doni menambahkan, seharusnya seorang pejabat punya rasa malu dan rela mengutamakan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan pribadinya. “Saya tidak heran apabila melihat perut pejabat seringkali terlihat buncit, karena urusan perutnya sudah berkelebihan dan semuanya gratis karena ditanggung oleh negara,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, dengan data yang sudah dikantongi, APAK akan melaporkan dugaan pemborosan ini ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau. Doni menegaskan pihaknya akan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut potensi kerugian negara dari anggaran belanja natura dan pakan natura Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2024.
Aktivis yang akrab disapa Doni ini, menutup keterangannya dengan kutipan bijak tentang keteladanan seorang pemimpin. “Sejatinya pemimpin ataupun pejabat di Kota Lubuklinggau dapat meneladani kisah Sayidina Umar bin Khattab, yang rela menggotong sekarung gandum di pundaknya karena melihat seorang wanita (rakyatnya) yang merebus batu dan air untuk menghibur anaknya yang sedang kelaparan,” tutupnya.
Sebagai catatan, sementara berita ini disusun, media belum melakukan upaya permintaan klarifikasi secara langsung dari pihak Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau terkait penggunaan anggaran belanja pakan dan natura tersebut. Pihak redaksi akan mengupayakan konfirmasi lanjutan guna memperoleh keterangan resmi.
Posting Komentar